Forum Peduli Empat Lawang (FPEL)

Sabtu tanggal 23 Nopember 2013, terlahir organisasi FORUM PEDULI EMPAT LAWANG yang di deklarasikan Oleh para Toko-toko Masyarkat Empat Lawang. dengan mengumpulkan ratusan masyarakat Empat lawang sebagai saksi terlahirnya organisasi ini.



FORUM PEDULI EMPAT LAWANG merupakan  lembaga alternatif yang kelak berfungsi sebagai wadah yang menampung aspirasi dan mengapresiasikannya di tengah masyarakat serta menyampaikan pengaduan-pengaduan, membangun komunikasi dan silaturahmi antar komunitas masyarkat Empat Lawang. Meningkatkan kapasitas kepedulian masyarakat terhadap pengawasan kinerja pemerintah daerah Empat Lawang.




FPEL terbentuk dari gagasan para Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang di mutasikan oleh pemerintah daerah Empat Lawang  pasca dimenangkannya Pilkada oleh  Bupati Empat Lawang yang menjabat sebelumnya yaitu "H. Budi Antoni", yang di rasa oleh para PNS ini tidak wajar dan tidak adil.  hal ini di pandang bukanlah suatu perubahan maupun penyegaran ke arah yang lebih baik, melainkan suatu tindakan yang semenah-menah dari seorang Pemimpin yang menghukum masyarakatnya yang tidak pro dengannya, sebab jumlah PNS yang di mutasikan ini tidak tanggung-tanggung lebih kurang 500 orang yang di mutasikan.

Pemerintahan Empat Lawang yang di pimpin Oleh Bupati H. Budi Antoni selama dua Dekade ini juga di rasa oleh Masyarakat empat lawang tidaklah membawah kemajuan, untung-untung ada kemajuan malah Bupati yang baru di lantik kembali ini terjerat kasus hukum yang di tuding telah menyuap Hakim Mahkamah Konstitusi "Akil Mocthar" untuk memenangkan Pilkada yang baru saja di menangkanya.

Memang, tak ada kabupaten di indonesia  ini yang sama sekali bebas dari korupsi. Tapi, harus diakui bahwa peran suatu ormas maupun LSM dalam mengawasi jalannnya pemerintahan daerah dapat menekan timbulnya  korupsi.

Manusia beretika mestinya menyadari akibat buruk perbuatannya pada orang lain, baik pada masa kini maupun generasi selanjutnya. Manusia beretika harusnya bertekad seperti apa yang dikatakan Aristoteles, “lebih baik menderita daripada melakukan kejahatan.” Hans Jonas, seorang filosof Jerman-Amerika, secara lebih luas mengungkapkan, Bertindaklah sedemikian rupa hingga akibat-akibat tindakan kita dapat diperdamaikan dengan kelestarian kehidupan manusiawi sejati di bumi.”Manusia wajib hidup damai dengan sesama dan hidup damai dengan alam.

Bayangan buruk dari akibat perbuatan jahat pada masa kini terhadap masa mendatang harusnya membuat kita berusaha bertanggung jawab atas setiap perbuatan yang kita lakukan. Kaderisasi koruptor dengan alasan apapun harus disudahi oleh segenap rakyat Empat Lawang,  Dipandang dari sudut manapun, kaderisasi koruptor tak memiliki pijakan kemanusiaan. 

Setiap orang  yang menduduki jabatan publik harus mencamkan kebenaran ini. “Jabatan politik sudah selayaknya dihayati sebagai panggilan (calling) untuk melayani.” Hanya dengan kesadaran itulah mereka bisa waspada untuk tidak dikuasai napsu untuk berkuasa, dan menghalalkan segala cara. Elite yang memahami jabatan sebagai pusat pelayanan, tentu akan dengan jujur dan sadar menempatkan ranah politik sebagai media atau panggung dimana kepentingan umum menjadi tujuan.

Akhirnya Bupati Empat Lawang Di Periksa KPK

Hari selasa kemarin (29/10/2013) Komisi Pemberantasan Komisi (KPK) memeriksa sejumlah instansi di lingkungan Pemkab Empatlawang, serta ruangan kerja Bupati Empatlawang, Sejauh ini belum diketahui pasti indikasi pemeriksaan tersebut karena pemeriksaan dijaga ketat oleh pihak kepolisian dari satuan Brimob.

           Gambar; Suasana kantor Pemkab yang di jaga ketat, ketika berlangsungnya pemeriksaan

Sejumlah anggota KPK melakukan pemeriksaan sejak pukul 11.00 tersebut hingga pukul 14.00 masih tengah berlangsung. Sejumlah akses masuk kantor Bupati Empatlawang ditutup dan dijaga ketat kepolisian.

Mengutip pernyataan Penyidik KPK, Kompol Novel Boswedan usai pemeriksaan instansi Pemkab Empatlawang,  menyatakan, pihaknya hanya mengambil satu cover berkas untuk pemeriksaan, bukan berarti hal ini temuan.
"Berkas tersebut untuk pemeriksaan, artinya ini bukanlah temuan. Untuk lebih jelasnya konfirmasi dengan juru bicara, pak Johan saja," ungkapnya singkat.
Sementara Bupati Empatlawang, H Budi Antoni Aljufri usai pemeriksaan yang dilakukan lebih kurang 8 jam, yakni dari pukul 10.00 hingga 18.00 tersebut mengatakan, penggeledahan yang dilakukan KPK serentak di Kabupaten Empatlawang dan Kota Palembang terkait dugaan indikasi suap Ketua MK, Akil Mochtar. Ini merupakan hal yang wajar guna proses penyidikan.
"Ya, semua sudah diperiksa, pemeriksaan ini dilakukan lama, karena handphone karyawan diperiksa satu persatu. Kita juga tidak keberatan diperiksa, karena memang tidak, buktinya tidak ada temuan," katanya.
Ditambahkannya, penyidik KPK sempat mencurigai adanya dugaan penggunaan dana APBD untuk Pilkada lalu, namun setelah dilakukan pemeriksaan tidak ada. Selain di ruangannya, pemeriksaan juga dilakukan di kediamannya Puri Lampar. Dari sana mereka meminjam berkas yang berkaitan dengan Pilkada, seperti C1, serta hasil realcount. KPK juga menyita handphone dan BlackBerry miliknya guna penyidikan lebih lanjut.
"Tidak ada temuan penggunaan APBD atau lainnya, mereka hanya membawa sejumlah berkas termasuk handphone dan BB. Hanya saja pada tanggal 1 November nanti kita diminta datang ke KPK dan tentunya akan kita hadiri," ungkapnya.

Terpisah, kuasa hukum tim HBA-Syahril, Agus Cahyono menegaskan, proses perhitungan di MK dari 38 kotak suara yang disengketakan secara transparan yang disaksikan pengacara masing-masing, serta ditayangkan melalui live streaming merupakan bukti pengambilan keputusan MK tidak direkayasa.
"Mengutip statement dari wakil MK beberapa hari lalu, bahwasannya dia menjamin keputusan sengketa Pilkada Empatlawang bersih, karena memang transparan dan disaksikan secara umum, bisa dibuka di live streaming. Insyaallah, kalau terkait indikasi suap kita tidak terlibat dan perhitungannya dunia bisa melihat," tandasnya.


Sumber :  http://palembang.tribunnews.com

Padang Surau Akan Segera Di Bangun

PENDOPO BARAT – Pemkab Empatlawang akan menjadikan kawasan Padang Surau menjadi pusat pemerintahan Kecamatan Pendopo Barat.
Hal tersebut dilakukan untuk menghilangkan kesan kawasan yang dikenal paling rawan perampokan di wilayah Kabupaten Empatlawang tersebut.
Dimana selama ini, seringkali pengendara yang melintasi jalan propinsi Tebing Tinggi-Pendopo menjadi korban perampokan saat melintasi kawasan tersebut.
Bupati Empatlawang H Budi Antoni Aljufri mengatakan, dengan akan dijadikannya kawasan tersebut sebagai pusat pemerintahan dan aktifitas kemasyarakatan lainnya. Diharapkan angka kriminalitas yang terjadi dikawasan tersebut tidak akan terjadi lagi. Karena menurutnya, dirinya selaku bupati mengakui tingginya kriminalitas yang terjadi dikawasan tersebut.
“Kantor camat Pendopo Barat, Puskesmas, Kantor Babinsa, Polsek bahkan sekolah akan kita bangun di kawasan tersebut,” ujarnya, Jumat (8/2/2013).
Bahkan menurutnya masalah keamanan di wilayah Empatlawang khususnya di jalan raya memang menjadi permasalahan serius. Tingginya angka kriminalitas tersebut menurutnya menjadi pekerjaan rumah bagi Pemkab Empatlawang.
Meskipun menurutnya hal tersebut menjadi tanggung jawab dan kewenangan pihak kepolisian. Dengan adanya pembangunan tersebut diharapkan akan menjadi solusi atau pemecahan masalah tersebut, khususnya di titik rawan kejahatan.
“Kita akui juga, karena belum adanya Mapolres juga menjadi salah satu faktor tingginya kriminalitas di Empatlawang,” tukasnya.
Terpisah Kabag Tapem Setda Empatlawang M Azhari membenarkan rencana lokasi pembangunan kantor camat Pendopo Barat akan dibangun di kawasan Padang Surau. Pembangunan itu nantinya kan ditempatkan di pinggir jalan provinsi.
Sebelumnya rencana pembangunan kantor camat tersebut bukan dipinggir jalan. Namun dengan berbagai pertimbangan akhirnya dialihkan ke pinggir jalan.
“Lokasi yang lama merupakan tanah hibah, karena dianggap kurang cocok maka dianggarkan untuk pembelian atau ganti rugilahan yang dipinggir jalan,” ujarnya.
Sementara warga yang mendengar informasi tersebut menyambut baik rencana tersebut. Karena menurut warga, momok selama ini Padang Surau menjadi lokasi empuk para pelaku kejahatan melakukan aksinya benar adanya.
Puluhan kasus perampokan terjadi dikawasan tersebut setiap tahun, sehingga masyarakat sangat was-was jika harus melintasi kawasan tersebut apalagi dengan sepeda motor khususnya malam hari.
“Tidak usah malam hari, siang hari pun kalau kita melintas sendirian dengan sepeda motor sangat beruntung jika tidak kena todong,” ungkap Ridwan, warga Kelurahan Pagar Alam, Kecamatan Pendopo.


Sumber :  Koran Sindo

Di Temukan Lagi Ladang Ganja Di Empat Lawang

Kawasan perbukitan Cagak Pal, Desa Lesung Batu, Kecamatan Lintang Kanan, Kabupaten Empat Lawang, kembali diobrak-abrik anggota Satres Narkoba Polres Lahat pimpinan Ipda Andrianto. Alhasil, 150 batang ganja setinggi 2 meter; 31 batang setinggi 90 centimeter; dan lebih dari 200 batang sekitar 15 centimeter, yang ditanam dilahan sekitar 3 Hektar, serta ribuan batang ganja dalam polybag, disita.
Termasuk pemilik ladang daun surga itu, Sangkut Putra alias Sangkut (26); dan Supriadi alias Sup (27), warga Desa Babatan, Kecamatan Lintang Kanan, berhasil dibekuk. Terungkap ladang ganja ini, setelah pengembangan dari tersangka Julius Nopriansyah (20), yang ditangkap Jum’at (22/02), bersama 56 paket ganja kering.

Nyanyian warga Jalan Ahmad Yani, Gang Swadaya, RT 08/03, Kelurahan Pagar Agung, Kecamatan Kota Lahat inilah, hingga polisi membongkar ladang ganja tersebut. Awalnya, polisi menangkap Supriadi di pondoknya, berikut 31 batang ganja umur sekitar 3 bulan. Polisi kembali berjalan kaki sekitar 1 jam, dengan tujuan pondok kebun Sangkut, yang juga berhasil dibekuk.

Dibalik rimbunnya pohon kopi, ternyata Sangkut menanam sekitar 150 batang ganja ukuran 2 meter. Tidak jauh dari pondoknya, juga ditemukan ribuan batang ganja dalam polibag, siap tanam. Sangkut mengaku mendapatkan bibit secara gratis dari kenalannya di Kota Palembang.
Sementara pengakuan Supriadi, baru sekali menanam ganja, bibitnya diperoleh dari Sangkut. Namun, dirinya mengakui menjual dua kilogram ganja milik Sangkut kepada warga Desa Lesung Batu. “Aku cuma dapat Rp 200 ribu dari jual ganja itu,” jelas bapak satu anak ini.

Kapolres Lahat AKBP Budi Suryanto SH MSi, melalui Kasatres Narkoba AKP Abu Dani SH, didampingi Kanit II Brigadir Agus Priadi mengatakan, masih menggali keterangan dari kedua tersangka. “Tahun 2012 lalu, sudah kita temukan satu hektar ladang ganja dilokasi perbukitan yang sama. Perkiraan kita masih ada yang lain, hingga perlu pendalaman lebih jauh,” katanya.

Terpisah, sedang asyik menikmati sate, Arlis Supriadi (38), warga Jalan Bengawan Solo, Kelurahan Ulak Surung, Kecamatan Lubuklinggau Utara II, Lubuklinggau, dibekuk Satres Narkoba Polres Mura. Bersama sang bandar narkoba ini, disita barang bukti sepaket sabu seberat 2,42 gram atau senilai Rp 3,3 juta, sebilah pisau, dan Hp Nokia miliknya.

Penyergapan tersangka dilakukan di salah satu warung sate di Desa A Widodo, Kecamatan Tugumulyo, Mura, Senin (25/02), sekitar pukul 15.00 WIB. Tersangka mengaku jika BB tersebut didapat dari seseoarang berinisal AT, warga Kecamatan Terawas, Mura. Kapolres Mura AKBP M Barly Ramadhani, didampingi Kasatres Narkoba AKP Gunadi, melalui Kasi Humas Aiptu Arpan AR, membenarkan adanya penangkapan tersebut.

Sumber :  http://palembang-pos.com

Warga Cemaskan Banjir Lahar Susulan

MUARA PINANG – Warga desa, khususnya petani di tiga desa, yakni Desa Lubuk Tanjung, Sapa Panjang, dan Talang Baru, Kecamatan Muara Pinang, Kabupaten Empatlawang, cemas dan khawatir adanya banjir lahar dingin susulan.
Hal itu disebabkan beberapa hari lalu lahar dingin yang disertai material pasir dan batu dari Gunung Dempo yang mengalir melalui Sungai Ayik Bayau menghantam puluhan hektare kebun kopi milik warga di kawasan tersebut. Meskipun tidak ada korban jiwa, karena lokasi permukiman yang cukup jauh, kerugian materiil dialami petani. Sebab, kebun dan sawah yang terhantam lahar dingin rusak.
Camat Muara Pinang Suryadi Husein mengatakan, meskipun tidak ada korban jiwa, para petani di kawasan tersebut khawatir terjadi banjir lahar susulan yang lebih besar. Akibat kejadian beberapa waktu lalu saja, dampaknya sudah puluhan hektare kebun kopi dan sawah milik petani yang rusak. Menurut Suryadi, jika terjadi banjir susulan dengan volume yang lebih besar, dikhawatirkan dampaknya akan semakin banyak kebun yang rusak dan sampai ke permukiman warga.
“Material yang dibawa banjir dan masuk ke kebun warga itu berupa pasir dan batu, tapi mengandung belerang, itu yang membuat kebun kopi rusak,” kata dia.
Suryadi mengatakan, kebun kopi atau sawah yang sudah terkontaminasi belereng sudah tidak akan produktif lagi. Karena dampaknya tanaman yang ada akan mati dengan sendirinya. Kondisi tersebut yang menyebabkan petani menjadi kesulitan akan dampak banjir lahar dingin tersebut.
“Itulah sebabnya mereka kami data dan laporkan ke Pemkab Empatlawang untuk dicarikan solusi, bagaimana mereka langkah selanjutnya,” kata dia.
Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Empatlawang Hasbullah mengatakan, kejadian tersebut salah satunya disebabkan adanya pendangkalan pada dasar Sungai Ayik Bayau. Sedangkan, material yang berasal dari Gunung Dempo selama ini terus turun karena dibawa oleh air.
Jadi, pada saat tertentu atau saat terjadi banjir magma akibat derasnya curah hujan, debit sungai meluap dan menghantam areal perkebunan warga di sepanjang DAS Ayik Bayau.
“Memang material yang dibawa air itu mengandung belerang, karena sungai itu sendiri merupakan alur belerang dari gunung Dempo,” ujar dia.
( Irhamudin )

Sumber :  Koran Sindo

KPU Siap Hadapi Gugatan HBA ke MK

TEBING TINGGI – Pihak Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Empatlawang menyatakan siap menghadapi gugatan salah satu kandidat calon bupati (cabup) dan calon wakil bupati (cawabup) Empatlawang ke Mahkamah Konstitusi (MK).
Gugatan akan dilakukan cabup dan cawabup nomor urut 1, H Budi Antoni Aljufri- H Syahril Hanafiah (Berhasil) yang tidak menerima hasil pleno KPUD Empatlawang yang menyatakan pasangan cabup dan cawabup nomor urut 2, H JoncikMuhammad- Ali Halimi (Jonli) pemenang Pilkada Empatlawang yang dilakukan 6 Juni lalu.
Ketua KPUD Empatlawang Murroaimin Zahri melalui komisioner divisi sosialisasi Listan Efendi mengatakan, keputusan yang mereka ambil di pleno KPUD Empatlawang berdasarkan alat bukti, yakni hasil pleno di tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) di Empatlawang.
“Kami tetap pada ketetapan dan hasil pleno yang ada, soal nanti bakal ada gugatan dari pihak kandidat ke MK, kami siap menghadapi,” ujarnya, kemarin.
Menurutnya, apa pun yang nanti menjadi materi gugatan pihak Berhasil ke MK, pihaknya telah mempersiapkan diri. Karena secara kelembagaan, KPUD harus siap dengan segala bentuk gugatan dan keberatan. Khususnya yang berkaitan dengan pilkada.
“Intinya kami siap, namun sejauh ini belum ada pemberitahuan atau koordinasi terkait hal itu,” ujarnya.
Sebelumnya, ketua tim pemenangan pasangan Berhasil, David Hadrianto mengakui, akan menggugat hasil pleno KPUD Empatlawang yang menyatakan pasangan nomor urut 2, Joncik Muhammad-AliHalimi (Jonli) sebagai pemenang Pilkada Empatlawang. “Kami akan menggandeng konsultan politik yang berpengalaman menangani hal ini, khususnya masalah kecurangan pilkada,” ujarnya.
( Irhamudin )

Sumber :  Koran Sindo

Hampir 50% Remaja di Empat Lawang Putus Sekolah

TEBING TINGGI – Data Badan Pusat Statistik (BPS) Empat Lawang, sebanyak 46,72 persen remaja usia produktif (16-18 tahun) putus sekolah dan nikah dini “Artinya hampir 50 persen anak-anak usia remaja tidak bersekolah.  Nah mengenai faktor apa kita tidak melakukan pendataanya, silakan konfirmasikan ke Disdik saja,” ujar Kasi Sosial (BPS), Joni Tupandegar, kemarin. 
Diuraikannya, persentase tersebut berasal dari survei BPS periode 2008 hingga 2011 dengan memakai   metode survei sangkatan kerja nasional (sakernas) dan survei sosial ekonomi nasional (Susenas).
“Kita menggunakan metode yang diambil tiap triwulan satu kali, jadi datanya update terus,”katanya.
Saat ditanyai mengenai keabsahan data tersebut, Joni mengatakan memang ada kemungkinan margin eror tetapi tetap pihaknya menggunakan standarisasi nasional.
” Kita menggunakan kedua metode tadi dengan rata-rata tingkat marginnya sekitar 0,5 persen,” tegasnya.
Terpisah, Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) H. Akisropi melalui Kabid Pendidikan Menengah (Kadikmen), Regi Subono menegaskan, banyaknya anak usia remaja putus sekolah tersebut diakibatkan beberapa faktor seperti pernikahan dini, ekonomi dan keinginan anak itu sendiri.
Menyikapi hal itu, Disdik membuka selebar lebarnya bagi siswa yang berkeinginan untuk sekolah. Ini dibuktikan dengan adanya program sekolah gratis dan pembangunan  SMA di setiap kecamatan. “Tetapi kami tidak bisa memaksa mereka untuk sekolah,” ucapnya.
Dia mengimbau  masyarakat  umumnya dan  orang tua khususnya, untuk  membimbing anaknya  melanjutkan kejenjang SMA. “Karena untuk saat ini tidak ada alasan untuk tidak bisa mengenyam bangku sekolah bagi siapapun, walaupun demikian tergantung dengan anak itu sendiri kalau memang tidak mempunyai keinginan, otomatis kita tidak bisa memaksannya.” tandasnya.
(crl)

Sumber :  Sumatra Ekspres

SK Siluman Honorer Di Empat Lawang

TEBING TINGGI – Tenaga honorer untuk kategori 2 (K-2) Empat Lawang, Sumatera Selatan, dinilai ganjil. Diduga banyak SK honorer siluman.
“Saya melihat ada keganjilan pada pengumuman K-2 ini,” ujar Dedi Hariyanto, anggota DPRD Empat Lawang, Minggu (28/4) Kemarin.
Dikatakannya, ada beberapa laporan warga soal honorer K-2 yang memiliki surat keputusan (SK) kerja dari tahun 2005, sementara keberadaannya diketahui baru pada 2008.
“Ini membuktikan SK penugasan palsu. Untuk itu,perlu seleksi berkas secara selektif tanpa membedakan antara yang satu dengan lainnya,” imbuhnya.
Kondisi ini patut diperhatikan BKD dan inspektorat. “Jangan sampai terjadi kesalahan dalam penetapan status sebagai tenaga honorer K-2. Karena hal ini bisa menyebabkan kesalahan fatal,” ujarnya.
Kepala BKD Empat Lawang, Januarsyah Hambali menegaskan, pihaknya sudah sangat selektif dalam mengajukan 500 lebih honorer K-2. Bahkan, semua laporan dicocokkan datanya sehingga kemungkinan adanya kesalahan sangat kecil.
“Kita terbuka untuk sanggahan dan keluhan. Jika memang masyarakat merasa ada keganjilan, silakan lapor kepada BKD Empat Lawang,” ungkapnya.
Dikatakan, pihaknya sudah menunggu proses penyanggahan sejak bulan lalu hingga 26 April 2013.
“Kita berikan waktu yang cukup lama, tetapi tidak ada yang menyanggah. Jika memang ada laporan tentang Honorer K-2 khususnya masalah SK, maka BKD sangat terbuka, baik itu lisan, SMS maupun surat sanggahan,” jelasnya.
Tetapi, waktu yang ditentukan untuk proses penyanggahan sudah berakhir.
“Proses penyanggahan sudah selesai. Bulan Mei, kita akan kirim lagi data 500 lebih berkas honorer K-2 yang kemudian akan diumumkan menjadi peserta tes CPNS 2013,” pungkasnya. (irw/ce4)
——————————————

Sumber : jpnn.com

Los Pasar Tradisional Pendopo Segera Di Buka

 

PENDOPO – Keberadaan pasar tradisional modern (PTM) Pendopo di Kecamatan Pendopo kemungkinan dalam waktu dekat akan segera difungsikan. Sebagai persiapan, diperkirakan minggu depan akan dilakukan pengundian bagi penempatan para pedagang.
Camat Pendopo, Kanzuddin mengatakan, rencana tersebut sudah dibicarakan antara pihak Disperindasar Kabupaten Empatlawang, UPTD Pasar Pendopo, pihak kecamatan serta perwakilan para pedagang.
Hanya saja menurutnya, meskipun nanti sudah dilakukan pengundian para pedagang belum bisa menempati kios atau petak tersebut, karena masih ada bagian-bagian yang masih harus diselesaikan pembangunanya.
“Pengundian bukan berarti langsung menempati, karena berbagai sarana penunjang belum siap, seperti pelataran, tempat parkir, air bersih, WC dan sebagainya,” jelasnya, Selasa (2/4/2013).
Senada, Kepala UPTD Pasar Pendopo, Wancik mengatakan jika tidak ada halangan pelaksanaan pengundian akan dilaksanakan Senin 8 April 2013 mendatang. Sedangkan teknis pelaksanaan pengundian saat ini sedang disiapkan.
“Nanti kalau sudah dilakukan pengundian, sudah diketahui siapa saja pedagang yang mengisi petak yang ada, jadi saat sudah siap mereka tinggal menunggu saja,” ujarnya.
Menanggapi rencana tersebut anggota DPRD Empatlawang asal Dapil Kecamatan Pendopo Iin Hendri mengatakan, sebaiknya hal tersebut jangan dulu dilakukan sebelum kondisi pasar tersebut memang benar-benar siap difungsikan.
Karena menurutnya, jika sudah ada nama pedagang yang berhak atas petak tersebut dikhawatirkan para pedagang akan mulai beraktifitas dan menggelar dagangannya dilokasi tersebut. Sementara kondisi bangunan itu sendiri menurutnya belum siap secara fisik.
“Sebaiknya diselesaikan saja terlebih dahulu pembangunannya, baru dilakukan pengundian,” ujarnya.
( Irhamudin )


Sumber :  Sindo News

Administrasi Keuangan Kabupaten Empat Lawang Terburuk Se-Sumsel

TEBING TINGGI – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Indonesia Perwakilan Sumsel menyatakan administrasi keuangan Kabupaten Empat Lawang amburadul se-Sumsel.
Hal tersebut disampaikan Inspektur Inspektorat Empat Lawang, Muhammad Ali, ketika disambangi diruang kerjanya, kemarin. “Amburadulnya administrasi keuangan menghambat penilaian untuk WTP. Contohnya saja, masalah gaji pegawai sering mengalami keterlambatan dan kurang koordinasinya antara Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) dan Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) mengenai masalah pembahasan anggaran,” jelasnya.
Dikatakan, pihaknya juga susah berkoordinasi dengan Bappeda dan DPPKAD. Akibatnya, untuk membenahi masalah administrasi, jadi sulit. “Wajar kalau BPK menyatakan administrasi keuangan kita amburadul,” katanya.
Seharusnya, ujung tombak pengaturan keuangan adalah DPPKAD. “Perlu adanya sinkronisasi antar-SKPD lainnya termasuk inspektorat. Saat ini, inspektorat susah bertindak kalau tidak didukung satu sama lainnya. “Kami harapkan kerja sama antar-SKPD khususnya Bappeda dan DPPKAD,” ujarnya.
Sementara, Kepala DPPKAD, M Daud, ketika dikonfirmasi, enggan berkomentar. “Saya tidak bisa komentar,” ujarnya singkat. (irw/sms/ce4)


Sumber :  http://mangoci4lawang.wordpress.com

Terminal Empatlawang mangkrak, lanjut 2014

Ilustrasi terminal. (istimewa)

 Pembangunan terminal tipe B Kelanjutan pembangunan terminal type B yang terletak di jalan lingkar Sekip-Talang Gunung Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Empatlawang akan dilaksanakan pada tahun anggaran 2014 mendatang.

Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informasi (Kadishubkominfo) Empatlawang Syaiful Zahri saat dikonfirmasi membenarkan, jika pembangunan terminal type B tersebut baru akan dilanjutkan tahun 2014.

Kepastian tersebut menurutnya sudah disampaikan langsung oleh pihak Dishubkominfo propinsi Sumatera Selatan beberapa waktu lalu. Menurutnya ada beberapa hal yang menjadi penyebab stopnya pembangunan terminal tersebut.

“Salah satunya luas lahan yang kurang, tapi akan segera kita upayakan agar nanti bisa dilanjutkan di 2014,” ujarnya ketika dihubungi, Kamis (28/2/2013).

Dia mengatakan, pada awalnya luas lahan yang tersedia untuk terminal tersebut hanya 1,2 hektare. Sedangkan yang dibutuhkan mencapai 2,7 hektare. Untuk itu, pada tahun 2013 ini akan diupayakan untuk penambahan luasan lahan, sesuai dengan yang dibutuhkan.

Dihubungi terpisah mantan Kadishubkominfo Empatlawang Fadilah Marik mengatakan, dari awal pelaksanaan pembangunan proyek terminal tersebut oleh pihak provinsi, secara koordinasi dengan pihak terkait di Kabupaten Empatlawang tidak berjalan dengan baik.

Bahkan menurutnya, saat dilakukan pemanggilan pihak yang melakukan pengawasan atau penanganan pembangunan tersebut tidak pernah memenuhi panggilan.

“Ada yang datang, tapi pengawas pekerja dilapangan yang hanya menjalankan tugas dilapangan,”cetusnya.


Sumber :  Sindonews.com

Banyak ladang ganja, Pemkab Empatlawang diminta bertindak

Ilustrasi (istimewa)

Pemerintah Kabupaten Empatlawang diminta untuk tidak cuek dengan maraknya penemuan dan pengungkapan ladang ganja di wilayahnya.

Hal tersebut diungkapkan tokoh masyarakat Empatlawang HM Sohid DJ. Menurutnya, penemuan dan pengungkapan ladang ganja di Empatlawang sudah sangat sering, bahkan di wilayah yang sama.

Kondisi tersebut menurutnya jelas menimbulkan pertanyaan. Hal tersebut menurutnya mengindikasikan para pelaku sudah semakin berani dan menganggap hal itu biasa.

“Jadi kita mesti bertanya, gejala apa yang terjadi sehingga masyarakat (pelaku) masih saja terus berani melakukan itu,” ujar Sohid, Rabu (27/2/2013).

Untuk itu menurutnya upaya yang dilakukan harus maksimal, termasuk sanksi atau hukuman dari para pelaku yang tertangkap. Dirinya menduga sanksi yang diberikan atau dijatuhkan bagi para pelaku yang sudah tertangkap sebelumnya tidak terlalu berat, sehingga tidak menjadi syok terapi bagi yang lain.

Peran pemerintah daerah bersama jajarannya menurutnya juga harus maksimal, jangan hanya menyerahkan kepada pihak kepolisian dan pihak Badan Narkotika Nasional (BNN) saja.

“Pelaku yang menanam adalah warga Empatlawang dan wilayah yang digunakan adalah wilayah Empatlawang, jadi mau tidak mau pihak pemerintah harus ambil tindakan dan jangan terus dibiarkan,” tukasnya.

Selaku masyarakat, pihaknya berharap kepada pihak terkait dalam hal ini aparat penegak hukum untuk memberikan sanksi tegas kepada para pelaku. Sehingga warga yang lain menjadi berpikir ulang untuk melakukan hal yang sama.

“Intinya tindakan tegas yang benar-benar tegas, sehingga tidak ada lagi yang berani melakukan itu,” tukasnya.

Sementara menurut Ketua DPRD Empatlawang David Hadrianto Aljufri, dirinya mengaku khawatir dan meminta semua pihak untuk mewaspadai jangan sampai Empatlawang menjadi terkenal karena ladang ganjanya.

"Karena selama ini Empatlawang terkenal dengan kopi, jangan sampai ketenaran kopi Empatlawang kalah dengan ganja," jelasnya.

Untuk itu menurutnya dirinya atas nama pihak DPRD Kabupaten Empatlawang meminta pihak terkait dalam hal ini pihak kepolisian, BNN Kabupaten Empatlawang serta seluruh jajaran eksekutif untuk mewaspadai hal itu. Semakin gencarnya informasi dan pengungkapan maraknya ganja di Empatlawang bisa menimbulkan stigma negatif terhadap kabupaten tersebut.

“Kita khawatir dan semua harus mewanti wanti akan hal itu, kondisi ini juga menimbulkan rasa prihatin kita sebagai wakil rakyat dan sebagai masyarakat kabupaten Empatlawang,” jelasnya.




Diakuinya, secara geografis dan posisi wilayah Empatlawang sendiri memang sagat memungkinkan para pelaku untuk menanam ganja. Meskipun menurutnya, secara lokasi keberadaan ladang ganja yang ditemukan oleh polisi jauh dari lokasi hunian masyarakat.

Dalam artian, posisi penanaman tersebut sangat jauh di perbukitan. Selain itu faktor pengetahuan masyarakat akan jenis tanaman tersebut juga masih kurang. Sehingga pihak yang berkepentingan dapat memanfaatkan keterbatasan tersebut.

“Berikan informasi yang sedetil-detilnya kepada masyarakat akan dampak dari Narkoba jenis ganja ini khususnya bagi anak muda, termasuk sanksi dan hukuman jika kedapatan  menanam, menjual atau mengedarkan serta mengonsumsinya, sehingga masyarakat akan paham,” ujarnya.


Sumber :  Sindonews.com

Jalan Lingkar Pendopo-Lintang Kanan Rusak Parah

Gambar  Tampak jalan lingkar Pendopo Lintang Kanan yang mengalami rusak parah, hingga mengakibatkan kuranglancaran lalu lintas kendaraan.

PENDOPO – Jalan lingkar yang menghubungkan Kecamatan Lintang Kanan dan Kecamatan Pendopo, Kabupaten Empat Lawang saat ini rusak parah. Akibatnya, lalu lintas di jalan tersebut cukup terganggu. Apalagi jalan ini, juga digunakan masyarakat sebagai akses untuk membawa hasil pertanian mereka, seperti kopi dan padi.

Pantauan Empat Lawang Expres di lapangan, Sabtu (21/11) kerusakan jalan hampir terjadi di sepanjang jalan yang melintasi Desa Nanjungan, Tanjung Raman, Lubuk Layang, Lubuk Sepang dan Jarakan Kecamatan Pendopo. Bahkan, badan jalan di Desa Nibung Kecamatan Lintang Kanan, nyaris putus dan menyulitkan kendaraan roda empat melewatinya.

Kondisi jalan rusak, berupa lubang-lubang di badan jalan ini menyebabkan batu dari pecahan aspal tersebut bisa membahayakan pengendara serta warga yang berada di pinggir jalan. Sebab, batu pecahan aspal tersebut bisa mengenai warga yang ada, imbas dari kendaraan yang sedang melintas.Kondisi jalan yang cukup parah tersebut, membuat resah masyarakat sekitar. Sebab, banyak anak-anak yang bermain di pekarangan rumah, menjadi korban dari pecahan batu yang melanting. Selain itu, kondisi jalan yang rusak tersebut, juga menyebabkan banyaknya kecelakaan kendaraan roda dua.

“Saya khawatir dengan anak-anak saya terkena batu yang sering beterbangan, dari kendaraan yang sedang melintas,” ungkap Sahinah (50) warga Lubuk Sepang.

Selain berbahaya bagi warga yang sedang berada di pinggir jalan, pecahan batu dari aspal tersebut juga bisa memecahkan kaca atau jendela rumah warga. “Pecahan batu yang ada cukup besar, bisa memecahkan kaca ataupun jendela rumah,” ujarnya.

Sedangkan Nurdin (45) warga Lubuk Layang mengatakan, banyaknya lobang yang cukup dalam di badan jalan, juga sering menjadi penyebab terjadinya kecelakaan kendaraan bermotor. “ Banyak kendaraan yang tidak menyadari ada lobang, terutama bagi kendaraan yang angkutannya berat, apalagi kendaraan roda dua yang biasanya mengangkut hasil panen kopi ataupun padi,” katanya.

Masyarakat desa sekitar berharap agar dilakukan perbaikan, karena memang jalan tersebut sudah layak diperbaiki. “Kami minta agar pemerintah mengetahui kondisi jalan kami, dengan demikian pemerintah bisa segera melakukan perbaikan,” harap warga.(*)

Sumber :  http://4lawang.wordpress.com

Pembangunan RSUD Kabupaten Empatlawang Butuh Dana Rp 80 Miliar

Untuk membangun sebuah Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) sesuai dengan standar Rumah Sakit ternyata membutuhkan dana sebesar Rp 80 Miliyar atau sekitar 8 persen dari jumlah total APBD Empatlawang tahun 2013. Hal itu disampaikan oleh Bupati Empatlawang, H Budi Antoni Aljufri (HBA), Senin(14/1/2013).

Tentu jumlah dana tersebut sangatlah besar jika harus menggunakan APBD Empatlawang karena masih banyak lagi bidang-bidang yang harus diperhatikan.

Menurutnya, masyarakat Empatlawang tidak perlu khawatir dengan besaran jumlah dana yang dibutuhkan untuk membangun satu paket RSUD,sebab Pemkab sudah mengajukan kepada Pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi untuk membantu pembangunan RSUD tersebut.

"Jumlah dananya sangat besar, sementara banyak kepentingan masyarakat lainnya yang juga mendesak sehingga kita mengajukan permohonan bantuan kepada Pemerintah pusat dan Provinsi," jelasnya.

Upaya tersebut ternyata tidak sia-sia,sebab di 2013 ini, Pemkab Empatlawang akan menerima kucuran dana dari Pemerintah pusat dan Provinsi melalui Gubernur Sumsel, H Alex Noerdin  sebesar Rp 20 Miliyar artinya pembangunan RSUD akan dilakukan bertahap. "Kita mengajukan Rp 25 M ke Pusat dan Rp 25 M ke Provinsi dan pak gubernur menyetujui untuk membantu Rp 20 M," tuturnya.

Ditambahkannya, pada April mendatang dirinya mengagendakan peletakan batu pertama oleh Gubernur Sumsel yang juga bertepatan dengan peringatan Hari. Ulang Tahun(HUT) ke-6 Kabupaten Empat Lawang. "Insyaallah bertepatan dengan HUT Empatlawang pak Alex bisa meletakkan batu pertama pembangunan RSUD di jalan poros," harapnya.

HBA menegaskan, bantuan dari pusat ataupun provinsi memang menjadi salah satu yg tanggung jawab salah satunya adalah masalah pelayanan kesehatan, kalau dana pemkab tidak akan tercukupi. "Memang sudah menjadi kewajiban pemerintah pusat dan propinsi untuk membantu pelayanan kesehatan, kalau dana kita tidak akan cukup," tegas HBA seraya menargetkan penyelsaian infrastruktur tersebut akan selesai selama Dua tahun yakni hingga 2014 mendatang.

Bahkan Pemkab juga sudah mempersiapkan lahan seluas 4,5 hektar dijalan poros untuk RSUD tersebut. "Lahan sudah siap didepan kantor BNN atau disamping kantor BPN," ujarnya.

Sementara itu Kepala Dinas Kesehatan Empatlawang,HM Isa sigit menjelaskan jika dana Rp 80 Miliyar memang wajar untuk membangun satu paket RSUD di bawah lahan seluas 4,5 hektar tentunya dengan standar RSUD di Indonesia. "Termasuk perumahan dokter dan lapangan parkir juga,jadi memang tidak salah jika dananya sampai Rp 80 M," tandasnya. (Williem)

Sumber :  http://sumsel.tribunnews.com

Korupsi Di Kabupaten Baru

Kepala Dinas PU Kabupaten Empat Lawang, Taswin bersama tiga anak buahnya yang juga tercatat 
 sebagai PNS di Dinas PU Empat Lawang ditahan Kejaksaan Tinggi Sumsel, Kamis (16/10) sore. Mereka ditahan sebagai tersangka dugaan korupsi kasus proyek pembangunan kantor Pemkab Empat Lawang.
 

Keempat anak buah Taswin itu adalah Pimpro, ketua dan sekretaris tender proyek. Secara rinci masing-masing adalah Ir Taswin R (54) domisili di Tanjungpandan Kel Sialang Sako Palembang, Kadinas PU Kab Empat; Muhammad Naan BE ST (32) domisili Lahat, PNS Dinas PU Empat Lawang; Darno Bakar SE MM (45) Domisili di Lahat, PNS Dinas PU Empat Lawang; serta Erlan Tamimi (50) domisili di Lahat, PNS Dinas PU Empat Lawang.

Dugaan tindak pidana korupsi yang disangkakan tim penyidik Kejati Sumsel kepada empat tersangka yaitu penyimpangan dan penyalahgunaan keuangan dan wewenang di Pemkab Empat Lawang. yaitu kegiatan rehabilitasi kantor badan/instansi, rehap rumah dinas sekda/rehab aula kantor DPRD Empatlawang dan pembuatan lapangan parkir, rehab mushola dan perlengkapan rumah dinas bupati Kab Empat lawang. Dana berasal dari bantuan APBD Provinsi Sumsel dan bantuan APBD Pemkab Lahat Tahun Anggaran 2007. 

“Total nilai proyek Rp 15 miliar. Untuk sementara indikasi kerugian negara Rp 300 juta. Proyek dikerjakan asal-asalan dan tidak sesuai dengan bestek yang ada,” kata Asisten Tindak Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati Sumsel, Momock Bambang SH. (saf)

Sumber :  Sumseprov.go.id.